Pemerintah Kota( Pemkot) Surabaya menerima penghargaan Tubuh Publik Informatif Jenis Pemerintah Kabupaten/ Kota dari Komisi Data( KI) Provinsi Jawa Timur( Jatim) 2024 dalam kegiatan“ KI Jatim Awards 2024” di Grand Swiss- Belhotel, Surabaya, Rabu( 13/ 11/ 2024). Penghargaan tersebut diberikan Pimpinan KI Provinsi Jatim Edi Purwanto kepada Penjabat Sedangkan( PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani.
Restu mengucap syukur atas keberhasilan Pemkot Surabaya mencapai penghargaan Tubuh Publik Informatif Jenis Pemerintah Kabupaten/ Kota pada 2024. Baginya, capaian ini ialah dini yang baik untuk Pemkot Surabaya buat tingkatkan kinerja, spesial dalam perihal keterbukaan data publik.
“ Alhamdulillah, letaknya langsung pada jenis kabupaten/ kota informatif dengan skor 93, 49 poin. Jadi, bukan mengarah lagi. Aku rasa, ini dini yang baik ya,” kata Restu dalam siaran pers yang diterima Kompas. com, Kamis( 14/ 11/ 2024).
Ke depan, katanya, Pemkot Surabaya bersama jajaran kepala fitur wilayah( PD) berkomitmen tingkatkan nilai keterbukaan data. Oleh sebab itu, dia berkomitmen buat terus tingkatkan pelayanan keterbukaan yang lebih baik buat warga di Surabaya. Lewat penghargaan tersebut, Pemkot Surabaya sukses penuhi amanat Undang- undang( UU) No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Data Publik.
Restu berharap, keterbukaan data tersebut dapat dinikmati warga Surabaya yang sangat heterogen.“ Kami terus membetulkan fasilitas serta prasarana, kenaikan sumber energi manusia( SDM), dan berpihak kepada kalangan rentan disabilitas,” tuturnya.
Pimpinan KI Pusat Donny Yoesgiantoro mengantarkan kalau Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyangka keterbukaan data publik sangat berarti untuk tiap departemen, lembaga, serta institusi pemerintahan.
KI melaksanakan monitoring standar pelayanan data publik serta menuntaskan sengketa data publik cocok amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Data Publik. Dia mencontohkan, penetapan standar pelayanan, semacam pengadaan benda serta jasa, pula memerlukan dokumen perencanaan, dokumen penerapan, kerangka acuan kerja( KAK), dan rencana anggaran bayaran( RAB).
“ Kami memperhitungkan, permohonan data serta akses ke publik tidak boleh dihalang- halangi,” kata Donny.
Dia berharap, KI Jatim Award 2024 dapat jadi acuan buat mengenali indeks literasi keterbukaan data publik ke depan.
Baginya, perihal ini jadi tugas bersama buat tingkatkan keterbukaan data publik terhadap warga. Baginya, dikala ini, warga tidak mengenali hak mereka buat mengenali keterbukaan data publik.“ Perihal tersebut jadi tugas bersama. Aku optimistis, keterbukaan data publik di Jatim dapat jadi prioritas di setelah itu hari,” tuturnya.
Selaku data, Pemkot Surabaya menjajaki serangkaian tahapan dalam KI Awards Jatim 2024. Awal, tahapan evaluasi kuesioner serta tahapan evaluasi uji publik. Tahapan evaluasi kuesioner( monitoring) meliputi tentang Kewajiban Tubuh Publik mengantarkan serta mengumumkan data secara harus serta berkala.
Pada sesi tersebut, evaluasi diukur dengan memandang ketersediaan data, baik memakai softcopy ataupun hardcopy, halaman web, dan media penyampai data publik lain.
Sesi berikutnya merupakan kemampuan tubuh publik terhadap dokumen yang muat data publik tiap dikala. Perihal ini diukur dengan memandang jumlah ketersediaan dokumen softcopy serta hardcopy. Terus menjadi lengkap ketersediaan dokumen, akses publik terus menjadi baik. Evaluasi pula dicoba terpaut pengembangan web tubuh publik.
Tujuannya, buat mengenali apakah tubuh publik telah sediakan platform digital yang mempermudah hak akses data publik kepada warga. Setelah itu, terdapat pula evaluasi kelembagaan. Evaluasi ini dicoba terhadap kinerja tubuh publik yang mengantarkan akses data.
Tidak hanya itu, evaluasi Dokumen Pengadaan Benda serta Jasa. Evaluasi ini berkaitan dengan penyampaian data, kemampuan, serta publikasi dokumen pengadaan benda serta jasa.
Ada pula tahapan evaluasi uji publik yang meliputi 6 aspek, ialah mutu data, tipe data, pelayanan data, komitmen organisasi, fasilitas prasarana, serta digitalisasi. Berikutnya, tahapan visitasi. Buat bisa lolos tahapan ini, tubuh publik wajib mempunyai skor minimun 80 pada evaluasi tahapan kuesioner serta evaluatif.
Regu penilai dari KIP Provinsi Jawa Timur melaksanakan pendalaman atas kuesioner monitoring, pendalaman komitmen organisasi, serta pendalaman fasilitas prasarana pada tahapan evaluasi. Berikutnya, Pemkot Surabaya menjajaki proses presentasi, wawancara, sampai memperoleh nilai Keterbukaan Data Publik( KIP) dengan skor 93, 49 poin.
Cocok dengan kualifikasi nilai total pemeringkatan KIP, Pemkot Surabaya masuk ke dalam jenis Tubuh Publik Informatif Jenis Pemerintah Kabupaten/ Kota.
Ada pula evaluasi KIP kepada Tubuh Publik bertujuan buat mengukur tingkatan kepatuhan Tubuh Publik dalam penerapan KIP, mengenali, menginventarisasi, membagikan umpan balik, serta pemecahan kasus yang mencuat dalam penerapan KIP.
Tidak hanya itu, evaluasi pula dicoba buat menyusun informasi serta data selaku bahan advokasi kebijakan KIP dan menyusun informasi dini dalam pembuatan peta digital KIP di Indonesia. Jumlah permohonan data kepada Tubuh Publik Pemkot Surabaya menggapai 31 permohonan pada 2023. Pada tahun ini, jumlah tersebut naik signifikan, ialah 64 permohonan sampai Kamis( 14/ 11/ 2024).
Dalam 2 tahun terakhir, permohonan data yang sangat banyak dicoba warga terpaut data pertanahan serta dokumen perizinan.( ADV)